PMII Ponorogo Membela Rakyat

Pemilik Hulling Geruduk Dewan
PONOROGO - Merasa lahan mata pencahariannya diincar petugas, ratusan pemilik huller (penggilingan padi) keliling di Ponorogo kemarin melakukan aksi unjuk rasa.

Pemilik Hulling Geruduk Dewan
PONOROGO - Merasa lahan mata pencahariannya diincar petugas, ratusan pemilik huller (penggilingan padi) keliling di Ponorogo kemarin melakukan aksi unjuk rasa. Mereka nekat nggeruduk gedung DPRD setempat dengan membawa mesin huller keliling (huling) masing-masing. Didampingi aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAIN Ponorogo, mereka menagih janji dewan menyelesaikan persoalan huling agar bisa beroperasi secara aman.

Para pemilik yang datang dari beberapa kecamatan ini langsung memarkir hulingnya di alun-alun. Suara gemuruh mesin huling sekaligus digunakan sebagai alat mobilisasi, langsung menjadi perhatian masyarkat. Termasuk para pejabat dan anggota dewan yang kebetulan pagi kemarin akan melakukan sidang paripurna membahas RAPBD 2007. Karen ada aksi demo, membuat sidang dewan diundur untuk menerima perwakilan pemilik huling yang bernaung dalam Asosiasi Huller Keliling Ponorogo.

Diterima langsung Ketua DPRD Supriyanto dan Bupati Muhadi Suyono, mereka langsung menyatakan keluh kesahnya saat menjalankan ladang kehidupannya. "Kami ini hanya sekadar mencari sesuap nasi. Toh keberadaan kami ini sebenarnya masyarakat sangat diuntungkan," ujar Bismark, Ketua Asosiasi Huller Keliling Ponorogo. Dengan menyerap rata-rata 2 hingga 3 tenaga kerja, menurutnya, mereka juga ikut membantu membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan order atau panggilan dari masyarakat yang membutuhkan saat musim panen tiba.

"Tapi ketika kami tengah bekerja saat ini, seakan-akan malah seperti kucing-kucingn dengan petugas," ungkapnya. Melihat fenomena ini, mereka yang mengklaim berjumlah sekitar 200 pemilik mendesak agar diberikan legalitas keberadaannya. Termasuk petugas tidak main tangkap, karena yang dilakukan selama ini hanya mencari sesuap nasi.

Baik Ketua DPRD maupun bupati, tampaknya harus hati-hati menyikapi permasalahan tersebut. Apalagi masalah ini menyangkut perut yang tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. "Kita perlu melakukan pertemuan dengan melibatkan muspida," jelas Supriyanto. Begitu juga Bupati Muhadi Suyono memilih mengembalikan masalah ini sesuai dengan undang-undang, sambil mencari solusi terbaik. Sebab, permasalahannya bukan keberadaan hulingnya, tapi menyangkut mobilitas yang dilakukan

>>Kembali Ke Home>>