Fenomena zakat di pasuruan

Nur Kholis

Setelah Sidoarjo di Jawa Timur dengan fenomena lumpur Lapindo yang merugikan puluhan ribu warga Porong, kini giliran kota tua Pasuruan memberikan kejutan dengan "tragedi zakat pembawa maut" akibat keteledoran pengusaha lokal, Haji Syaichon, Senin (15/9/2008) lalu.

Sulit dijelaskan dengan akal sehat niat berbagi rezeki Haji Syaichon kepada warga miskin di sekitarnya itu bisa menjadi kisah horor yang memilukan karena menewaskan sekurang-kurangnya 21 mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dan melukai belasan lainnya. Zakat sendiri merupakan rukun Islam ke-4 dan sudah dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, serta tidak pernah menjadi masalah. Baru kali ini pelaksanaan zakat menimbulkan korban begitu besar. Kita tahu apa yang dilakukan Haji Syaichon tidak sepenuhnya mengikuti prosedur. Tapi kita juga tahu dia tidak sepenuhnya salah.

Sebab seharusnya, tanpa perlu menunggu korban berjatuhan, bila di suatu tempat ada ribuan orang berkerumun, polisi setempat seharusnya cepat tanggap dan segera mengirim anggotanya untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Karena itu, pernyataan Kapolri Jenderal Sutanto, "Lebih bagus mendatangi warga yang hendak diberikan zakat. Jangan pakai diumumkan karena nanti berdatangan banyak dan jadi tidak terkendali," melenceng jauh dari konteks dan semangat kepolisian RI. Sebab bukankah setiap tahun hal ini juga dilakukan Haji Syaichon, dan tidak bermasalah?

Menteri Agama Maftuh Basyuni juga seharusnya paham kenapa tetap lebih banyak umat Islam membagikan zakat secara pribadi dan tidak melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) karena citra pemerintah di mata rakyat masih bermasalah, terutama yang menyangkut soal uang. Benar, dalam pembagian zakat yang nyaris menjadi tradisi tahunan H Syaichon itu aroma riya tercium sangat kuat.

Tapi salahkah, bila dalam berbuat baik, rakyat kecil juga ingin mendapat "pujian" warganya? Toh para pejabat pemerintah, mulai dari presiden sampai camat, juga anggota DPR dan partai-partai politik, melakukan hal yang sama. Bahkan dengan program BLT yang nyata-nyata menggunakan uang rakyat, pemerintah juga mengharapkan hal yang sama yang mungkin juga diharapkan H Syaichon?

***

Lalu pelajaran apa yang bisa diambil dari "tragedi zakat Pasuruan" itu? Tentu banyak, dan harus banyak, karena "biayanya" memang sangat mahal. Substansi tragedi ini bukan terletak pada prosedur pembagian zakatnya, tapi kemiskinan yang terus tumbuh secara mencengangkan di negeri ini. Tapi yang paling penting adalah zakat yang mengundang maut itu semakin membuktikan bahwa ekonomi neoliberal yang dijalani pemerintahan sekarang ini, yang tidak memedulikan pertumbuhan perekonomian rakyat, sangat menyimpang jauh dari tujuan para founding fathers kita saat mendirikan Republik Indonesia.

Kemerosotan pendapatan dan daya beli rakyat, terutama sejak pemerintah menaikkan harga BBM, yang di Pasuruan melahirkan ribuan orang yang merasa layak mendapat zakat, membuktikan bahwa teori "menaikkan harga BBM bisa mengurangi kemiskinan", jauh panggang dari api. Sebab kenaikan harga BBM faktanya telah membangkrutkan ribuan UKM. Menaikkan harga kebutuhan hidup. Jadi, sesungguhnya yang terjadi di Pasuruan itu bukan (semata) prosedur yang dilanggar muzakki (pemberi zakat), melainkan akibat jumlah orang miskin yang merasa menjadi mustahik sekarang ini amat sangat banyak.

Adalah tugas negara untuk mengurangi angka-angka kemiskinan itu. Sehingga sejauh mana pun muzakki mengumumkan niatnya memberi zakat, akan sedikit mustahik yang datang. Kalau dilihat nilai uang yang dibagikan H Syaikhon sejumlah antara Rp10.000 sampai Rp40.000-bahkan untuk para pemburu sedekah di Pasuruan itu-bukanlah angka yang fantastis.

Tapi akibat sulitnya mencari kerja, nilai sebesar itu membuat mereka yang berjumlah ribuan rela berdesak- desakan untuk memperolehnya. Saya yakin, hal ini bukan monopoli Pasuruan, kota yang di masa lalu pernah diperintah dengan bijak selama 20 tahun oleh Untung Suropati, pembunuh tokoh Belanda Kapten Tack, yang kemudian bergelar Raden Adipati Wironegoro (1686- 1706).

***

Persoalan fundamental lain yang terjadi di negeri ini, yang kemudian berkembang dan dikembangkan pemerintah bukanlah substansinya, kemiskinannya, tapi hal-hal yang remeh-temeh, prosedur dan yang semacamnya. Sehingga penanganannya pun menjadi bertolak belakang dengan yang diharapkan rakyat.

Padahal peristiwa sejenis yang dilakukan pemerintah, yakni pembagian bantuan langsung tunai (BLT), di sejumlah tempat juga menimbulkan masalah, meskipun tidak merenggut nyawa seperti tragedi Pasuruan itu. Sebab, menyusul tersiarnya kabar duka dari Pasuruan itu, di masyarakat, baik melalui milis (email) maupun SMS, beredar kutipan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR pada 15 Agustus 2008.

Dalam pidato itu, Presiden antara lain menyatakan: "Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5 persen, kini telah berhasil diturunkan menjadi 8,5 persen pada Februari 2008. Begitu pula tingkat kemiskinan, mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 persen pada Maret 2008." Tak banyak yang mengomentari pidato Presiden ini. Hanya seminggu kemudian, di sebuah surat kabar nasional, Dr Pandu Setiawan, SpJK, mengatakan bahwa satu dari empat penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa.

Dia juga menyatakan bahwa kebanyakan dari pengidap gangguan jiwa itu depresi akibat tekanan ekonomi. Lalu dua pekan kemudian, tabir kemiskinan sejati terbuka di Pasuruan. Sekurang-kurangnya 21 orang tewas dalam antrean ribuan warga yang menunggu sedekah H Syaichon. Artinya, memang tidak etis mempermainkan angka kemiskinan. Apalagi untuk tujuan politik pencitraan. Angka-angka kemiskinan hanya boleh dipakai untuk dijadikan garis politik atau kebijakan politik untuk menguranginya. (*)

opini dari
Adhie M Massardi
Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia